siamplop.net – Sebagian besar orang pada umumnya masih merasa asing dengan istilah pajak dan retribusi. Sering kali kebanyakan orang menyamakan kedua istilah tersebut. Nyatanya, kedua istilah tersebut berbeda satu sama lain. Walaupun sama-sama dibebankan kepada masyarakat (Wajib Pajak), peruntukan kedua jenis pungutan tersebut berbeda.

Supaya semakin dapat ketahui ketidaksamaan pada pajak serta retribusi, penjelasan tersebut juga akan menguraikan dengan terang ke-2 type pungutan itu.

Waktu mendengar kata pajak, kadang-kadang muncul kebingungan di beberapa orang. Mereka pilih tidak untuk punyai urusan dengan bagian ini. Walau sebenarnya, pajak memiliki faedah yang juga akan beresiko pada kehidupan orang-orang dalam satu negara. Umpamanya, pembangunan sarana umum serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit. Walau tidak segera memberi faedah pada pembayar pajak (Harus Pajak), pajak yang dihimpun juga akan digunakan untuk kebutuhan umum.

Sesungguhnya, Apa Pajak Itu?

Pajak adalah iuran orang-orang pada negara yang didasarkan pada undang-undang hingga bisa dipaksakan. Tetapi, pembayar pajak tidak memperoleh balas jasa dengan segera. Menurut Charles E. McLure, pakar pajak dari Stanford University, pajak adalah keharusan finansial yang dipakai pada Harus Pajak (orang pribadi atau tubuh) oleh negara atau institusi yang dipakai untuk membiayai beragam jenis kepentingan umum.

Pajak dipungut sesuai sama beberapa etika hukum untuk tutup cost produksi serta jasa kolektif untuk menjangkau kesejahteraan umum. Hindari pembayaran pajak, menampik, maupun lakukan perlawanan pada pajak termasuk juga aksi melawan hukum. Karenanya, pelajari serta ketahui beberapa jenis pajak perlu untuk harus pajak supaya tidak ikut serta problem hukum.

Pembagian Jenis Pajak Berdasarkan Lembaga Pemungut Pajak

Berdasarkan lembaga pemungut pajak, jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara

Sering disebut juga pajak pusat ialah pajak yang dipungut Pemerintah Pusat yang terdiri atas:

– Pajak Penghasilan (PPh)

Diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang diubah terakhir kali dengan UU No. 36 Tahun 2008.

– Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Diatur dalam UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diubah terakhir kali dalam UU No. 42 Tahun 2009.

– Bea Materai

UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

– Bea Masuk

UU No. 10 Tahun 1995 jo. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

– Cukai

UU No. 11 Tahun 1995 jo. UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.